DENPASAR – Sejumlah kelompok masyarakat sipil di Bali akan beraliansi dalam People Water Forum (PWF). Forum tersebut dihadirkan sebagai “ruang tandingan” hajatan World Water Forum (WWF) 2024 yang rencananya akan digelar di Bali pada bulan April-Mei 2024. PWF diharap dapat menjadi ruang menyuarakan persoalan-persoalan air di Bali.
Fasilitator PWF, Yayasan Bintang Gana, pada Sabtu, 2 Maret 2024, melaksanakan rembuk di Kubu Kopi, Denpasar sebagai awal pergerakan. Rembuk tersebut mengundang berbagai komponen masyarakat, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, komunitas, hingga komponen perguruan tinggi (mahasiswa). Rembuk yang berlangsung hangat memunculkan beragam persoalan tentang air di Bali.
Aktivis, Ngurah Kariadi menegaskan bahwa saat ini Bali sedang tidak baik-baik saja. Krisis air membayangi Pulau Bali. Maka, WWF 2024 yang digelar di Bali menjadi momentum yang baik dalam mewacanakan kondisi air.
Namun, ia menilai WWF hadir sebagai agenda “elitis” yang tidak membumi di masyarakat. Oleh karena itulah gerakan masyarakat sipil berperan strategis untuk digelar sebagai “wacana tandingan”. “Air itu milik semua orang, bukan milik korporasi,” kata dia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat umum dalam arus besar wacana tersebut.
Koalisi Rakyat Hak Atas Air, Sigit Karyadi, mengatakan bahwa manusia dan lingkungan sekitar berhak atas air. Maka, air hendaknya dikelola secara berkeadilan.“Pengelolaan air tidak hanya terintegrasi, tapi ada unsur ekonomi yang dimasukkan,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan air lebih kental daripada hilirisasi. Sebagai contoh, ia memperhatikan penduduk yang ada di bantaran sungai. “Pengelolaan air yang terkenal itu terjadi di Jakarta. Karena, unsur pelayanan air cenderung diskriminatif terhadap kelompok miskin sebab tinggal di tempat ‘ilegal’,” kata dia.
Sementara itu, antropolog, Roberto Hutabarat, mengatakan bahwa PWF dapat menjadi ruang tandingan dan gerakan rakyat terhadap WWF. Bali adalah peradaban air, yang terindikasi melalui Agama Tirta, subak, dan lainnya.
Namun, belakangan ia menilai bahwa Bali lebih cenderung dilihat sekadar subyektif. “Bali hanya dilihat subjektif seperti keuntungan penjualan kamar hotel, bahkan berwisata ke Jatiluwih. PWF berharap Bali tidak hanya dianggap etalase saja dalam WWF ini. Tapi juga terjadi krisis air. Perlu keadilan,” katanya.
—-
Penulis: Redaksi
Foto/Penyunting: Carik Hulu
